Posts by category
- Category: Air & Air Limbah
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN KESEHATAN AIR UNTUK KEPERLUAN HIGIENE SANITASI, KOLAM RENANG, SOLUS PER AQUA, DAN PEMANDIAN UMUM
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 492/MENKES/PER/IV/2010 TENTANG PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM
- PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG BAKU MUTU AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK, SUNGAI CILAMAYA DAN SUNGAI BEKASI – LAMPIRAN III
- PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG BAKU MUTU AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK, SUNGAI CILAMAYA DAN SUNGAI BEKASI – LAMPIRAN II
- PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG BAKU MUTU AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK, SUNGAI CILAMAYA DAN SUNGAI BEKASI – LAMPIRAN I
- PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG BAKU MUTU AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CIMANUK, SUNGAI CILAMAYA DAN SUNGAI BEKASI
- PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 TENTANG PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM
- PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK
- PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
- PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG AIR TANAH
- PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA TERMAL
- PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI
- PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 01 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGKAJIAN TEKNIS UNTUK MENETAPKAN KELAS AIR
- PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI
- PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE LAUT
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGNA HIDUP NOMOR 51 TAHUN 2004 TENTANG BAKU MUTU AIR LAUT
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 179 TAHUN 2004 TENTANG RALAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 51 TAHUN 2004 TENTANG BAKU MUTU AIR LAUT
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: 122 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: KEP-51/MENLH/10/1995 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI
- PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
- BUPATI BOGOR PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
- PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR : 3 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 142 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 111 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN MENGENAI SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN SERTA PEDOMAN KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 115 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENENTUAN STATUS MUTU AIR
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 113 TAHUN 2003 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA
- KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 112 TAHUN 2003 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 110 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR PADA SUMBER AIR
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 37 TAHUN 2003 TENTANG METODA ANALISIS KUALITAS AIR PERMUKAAN DAN PENGAMBILAN CONTOH AIR PERMUKAAN
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 111 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN MENGENAI SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN SERTA PEDOMAN KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 907/MENKES/SK/VII/2002 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM
- BUPATI BOGOR KEPUTUSAN BUPATI BOGOR Nomor : 3 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI I ZIN PENGEBORAN DAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
- KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: 52/Kpts-II/2001 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
- KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 1451 K/10/MEM/2000 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG IZIN USAHA PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
- KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU NOMOR: 15 TAHUN 2000 TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DI PROPINSI RIAU
- KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 26 TAHUN 2002 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI INDUSTRI DAN USAHA LAINNYA DALAM PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEBIJAKSANAAN PENDAYAGUNAAN SUNGAI DAN PEMELIHARAAN KELESTARIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
- KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR: 284/Kpts-II/1999 TENTANG PENETAPAN URUTAN PRIORITAS DAERAH ALIRAN SUNGAI
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 19 TAHUN 1999 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LAUT
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: KEP-03/MENLH/1/1998 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KAWASAN INDUSTRI
- KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT Nomor : 12 TAHUN 1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANCAN LIMBAH CAIR
- KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO. 231 TAHUN 1997 TENTANG PROSEDUR IMPOR LIMBAH
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: KEP-42/MENLH/10/1996 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 22 TAHUN 1996 TENTANG PEMBORAN, PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN PENGAMBILAN AIR DARI PERAIRAN UMUM
- MENTRI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 658.32 – 490 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
- KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR: 1946 K/102/M.PE/1995 TENTANG PERIZINAN PENGEBORAN DAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI
- KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 390.K/008/M.PE/1995 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN KEGIATAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: KEP-58/MENLH/12/1995 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN RUMAH SAKIT
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: KEP- 52/MNLH/10/1995 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN HOTEL
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: KEP-51/MENLH/10/1995 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-35 A/MENLH/7/1995 TENTANG PROGRAM PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN KEGIATAN USAHA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DALAM LINGKUP KEGIATAN PROKASIH (PROPER PROKASIH)
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-35/MENLH/7/1995 TENTANG PROGRAM KALI BERSIH
- PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
- KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR NOMOR 22 TAHUN 1995 TENTANG PEMBATASAN PEMAKAIAN AIR DIBAWAH TANAH UNTUK KEPENTINGAN INDUSTRI DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
- KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR NOMOR 20 TAHUN 1995 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMBORAN, PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH DAN PENGAMBILAN AIR DARI PERAIRAN UMUM DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBERDAYA MINERAL NOMOR 048.K/101/DDJG/1995 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN UNTUK RENCANA KEGIATAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
- PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. 63 TAHUN 1993 TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI
- KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI Nomor : 04/KPTS/1991 Nomor : 0076 K/101/M.PE/1991 TENTANG PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN TERMASUK PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGUSAHAAN SUMBERDAYA PANASBUMI
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1991 TENTANG SUNGAI
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45 Tahun 1990 Tentang : Pengendalian Mutu Air Pada Sumber Sumber Air
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 48 Tahun 1990 Tentang : Pengelolaan Atas Air Dan Atau Sumber Air Pada Wilayah Sungai
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT SELAKU KETUA TIM TEKNIS PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SUMBER AIR NOMOR : 660.31/08/Bid.III/Bapedalda TENTANG URAIAN TUGAS, TATA KERJA DAN PROSEDUR TETAP PENGKAJIAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR KE SUMBER AIR
- DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI Nomor : 490/DJ/Migas/1981 TENTANG STANDART KUALITAS AIR DAN GAS BUANGAN SERTA KEBISANGAN
- PERATURAN MENTRI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 416/MENKES/PER/IX/1990 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENGAWSAN KUALITAS AIR
- Category: Bahan Berbahaya & Limbah Berbahaya
- Category: Energi & Migas
- Category: Equipment & Electricity
- Category: Fire Safety & Protection
- Category: Izin lingkungan & AMDAL
- PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
- PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN
- PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
- PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 TENTANG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM
- PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
- PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSYARATAN LEMBAGA PELATIHAN KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
- PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 12 TAHUN 2007 TENTANG DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
- PERATURAN MENTERI NEGARA LNGKUNGAN HIDUP NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG, PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: 178 TAHUN 2004 TENTANG KURIKULUM PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PEDOMAN SERTA KRITERIA PENYELENGGARAAN PELATIHAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: 49 TAHUN 2004 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL)
- KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI NOMOR : 417.A TAHUN 2003 TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN STUDI LINGKUNGAN
- BUPATI SUKABUMI KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI NOMOR : 326 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN TIM-TEKNIS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) TERHADAP JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG MENIMBULKAN DAMPAK LINGKUNGAN DI WILAYAH KABUPATEN S U K A B U M I
- KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI NOMOR :325 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISI S MENGENAI DAMPAK L1NGKUNGAN KABUPATEN SUKABUMI
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 86 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : KEP – 25 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA CARA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI DAN TIM TEKNIS ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PUSAT
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: 5 TAHUN 2000 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN AMDAL KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH LAHAN BASAH
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN AMDAL KEGIATAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TERPADU
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PANDUAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR 09 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
- KEPUTUSAN KEPALA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR: 8 TAHUN 2000 TENTANG KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
- Surat Menteri Lingkungan Hidup nomor B-1234/MENLH/08/1999 Tentang kegiatan Wajib UKL dan UPL
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR KEP-124/12/1997 TENTANG PANDUAN KAJIAN ASPEK KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR KEP-105 TAHUN 1997 TENTANG PANDUAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)
- KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM. 5 TAHUN 1996 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT
- KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 4 TAHUN 1996 TENTANG RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN PADA SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)
- KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 1256.K/008/M.PE/1996 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-39/MENLH/11/1996 TENTANG JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR KEP-299/11/1996 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAJIAN ASPEK SOSIAL DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
- KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 391.K/008/M.PE/1995 TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN ANDAL, RKL, RPL DAN TANGGAPAN KA ANDAL, UKL DAN UPL
- KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 389.K/008/M.PE/1995 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK DAN GAS BUMI SERTA LISTRIK DAN PENGEMBANGAN ENERGI
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-57/MENLH/12/1995 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN USAHA ATAU KEGIATAN TERPADU/MULTISEKTOR
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-55/MENLH/11/1995 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN REGIONAL
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-54/MENLH/11/1995 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN TERPADU/MULTISEKTOR DAN REGIONAL
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR: 131 K/38/DDJM/1995 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN PADA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGUSAHAAN SUMBERDAYA PANASBUMI
- KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 103.K/008/M.PE/1994 TENTANG PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN DALAM BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
- SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PENGENDALIAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP PADA SEKTOR INDUSTRI
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-42/MENLH/11/1994 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN AUDIT LINGKUNGAN
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP-15/MENLH/3/1994 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN TERPADU
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-14/MENLH/3/1994 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-13/MENLH/3/1994 TENTANG PEDOMAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA KOMISI AMDAL
- MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-12/MENLH/3/1994 TENTANG PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-10/MENLH/3/1994 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR KEP-56 TAHUN 1994 TENTANG PEDOMAN MENGENAI UKURAN DAMPAK PENTING
- KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL MONETER, DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH, DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DIREKTUR JENDERAL PENGAIRAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI AIR DAN ATAU SUMBER AIR UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANASBUMI
- PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. 49 TAHUN 1990 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR
- KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI Nomor : 1158 K/008/M.PE/1989 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DALAM USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI
- SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 217 / Kpts/ M / Pertamben / 1983 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C YANG TERLETAK DI LEPAS PANTAI
- Category: K3
- Category: Keamanan bahan kimia
- Category: Keanekaragaman hayati & Kehutanan
- Category: Kesehatan
- Category: Kesehatan & Keamanan
- Category: Ketenagakerjaan
- SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DAN PENGAWASAN NORMA KERJA NO: SE.86/BW/1989 TENTANG PERUSAHAAN CATERING YANG MENGELOLA MAKANAN BAGI TENAGA KERJA
- PERATURAN MENTERI PERBURUHAN NOMOR 7 TAHUN 1964 TENTANG SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN SERTA PENERANGAN DALAM TEMPAT KERJA
- KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR KEP-23/MEN/1997 TENTANG POKOK-POKOK PENGAWASAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA
- MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA R.I NOMOR: PER.04/MEN/1993 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA
- UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
- SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SE. 117/MEN/PPK-PPK/III/2005 TENTANG PEMERIKSAAN MENYELURUH PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PUSAT PERBELANJAAN, GEDUNG BERTINGKAT DAN TEMPAT-TEMPAT PUBLIK LAINNYA.
- TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
- PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UNDANG-UNDANG (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 Tanggal 20 Desember)
- UNDANG-UNDANG NOMOR: 1 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI PELANGGARAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
- UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI ILO NO. 138 MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
- UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
- KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : KEP-245/MEN/1990 TENTANG HARI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL
- KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR: KEP-334/MEN/1989 TENTANG LEMBAGA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA INDONESIA
- MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NO. KEP. 1135/MEN/1987 TENTANG BENDERA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR: KEP-175/MEN/1986 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 5 SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI DAN MENTERI PERTAMBANGAN
- KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN NORMA-NORMA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA NOMOR: 345/PNPK/TAHUN 1986 TENTANG WEWENANG MENGELUARKAN “AKTE PEMERIKSAAN SEMENTARA” (BENTUK 4) DAN “AKTE PEMERIKSAAN RAMPUNG”
- PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.02/MEN/1982 TENTANG KUALIFIKASI JURU LAS DI TEMPAT KERJA
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi Nomor PER-03/MEN/1978 Tahun 1978 – PERSYARATAN PENUNJUKAN DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN PEGAWAI PENGAWAS KESELAMATAN KERJA DAN AHLI KESELAMATAN KERJA
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 – KESELAMATAN KERJA TERHADAP RADIASI
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 – KESELAMATAN KERJA
- Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 – SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN SERTA PENERANGAN DALAM TEMPAT KERJA
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1947 – MENETAPKAN BERLAKUNYA “UNDANG-UNDANG KECELAKAAN 1947” BAGI KECELAKAAN-KECELAKAAN KARENA PERANG YANG MENIMPAH BURUH BERHUBUNG DENGAN HUBUNGAN KERJA
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 – PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN KE PADA BURUH YANG MENDAPAT KECELAKAAN BERHUBUNG DENGAN HUBUNGAN KERJA
- Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor INS.2/M/BW/BK/1984 Tahun 1984 – PENGESAHAN ALAT PELINDUNG DIRI
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi Nomor PER.02/MEN/1982 Tahun 1982 – KWALIFIKASI JURU LAS DITEMPAT KERJA
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1983 Tahun 1983 – INSTALASI ALARM KEBAKARAN OTOMATIK
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.155/MEN/1984 Tahun 1984 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP. 125/MEN/82 – TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL, …
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1985 Tahun 1985 – KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEMAKAIAN ASBES
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1985 Tahun 1985 – PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1987 Tahun 1987 – PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA TATA CARA PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN KERJA
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.1135/MEN/1987 Tahun 1987 – BENDERA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-1897/MEN/1987 Tahun 1987 – PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN LIFT, IZIN PENGGUNAAN BOILER DAN IZIN KERJA MALAM, KELEBIHAN JAM KERJA DAN WAKTU LIBUR SERTA IZIN PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG DALAM BIDANG PARIWISATA KHUSUS UNTUK HOTEL, WISATA BAHARI DAN OBYEK WISATA KEPADA MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 Tahun 1988 – KWALIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT OPERATOR PESAWAT UAP
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.333/MEN/1989 Tahun 1989 – DIAGNOSIS DAN PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
- Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1989 – PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1988 TENTANG BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1990 – PEMBERIAN TAMBAHAN SANTUNAN BAGI TENAGA KERJA YANG MENINGGAL DUNIA DAN MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP KARENA KECELAKAAN KERJA
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1992 Tahun 1992 – TATA CARA PENUNJUKAN KEWAJIBAN DAN WEWENANG AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1993 Tahun 1993 – JAMINAN KECELAKAAN KERJA
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1995 Tahun 1995 – PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1998 Tahun 1998 – PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN TATA KERJA DOKTER PENASEHAT
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 Tahun 1996 – SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor SE.06/BW/1997 Tahun 1997 – PENDAFTARAN ALAT PELINDUNG DIRI
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor SE.07/BW/1997 Tahun 1997 – PENGUJIAN HEPATITIS B DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
- Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor INS.05/M/BW/1997 Tahun 1997 – PENGAWASAN ALAT PELINDUNG DIRI
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-01/MEN/1997 Tahun 1997 – NILAI AMBANG BATAS FAKTOR KIMIA DI UDARA LINGKUNGAN KERJA
- Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor INS.11/M/BW/1997 Tahun 1997 – PENGAWASAN KHUSUS K3 PENANGGULANGAN KEBAKARAN
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-51/MEN/1999 Tahun 1999 – NILAI AMBANG BATAS FAKTOR FISIKA DI TEMPAT KERJA
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1999 Tahun 1999 – SYARAT-SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LIFT UNTUK PENGANGKUTAN ORANG DAN BARANG
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEP.311/BW/2002 Tahun 2002 – SERTIFIKASI KOMPETENSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TEKNISI LISTRIK
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-186/MEN/1999 Tahun 1999 – UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.187/MEN/1999 Tahun 1999 – PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI TEMPAT KERJA
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-75/M20EN/2002 Tahun 02 – PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) NOMOR: SNI-04-0225-2000 MENGENAI PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK 2000 (PUIL 2000) DI TEMPAT KERJA
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.79/MEN/2003 Tahun 2003 – PEDOMAN DIAGNOSIS DAN PENILAIAN CACAT KARENA KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.239/MEN/2003 Tahun 2003 – PEDOMAN PELAKSANAAN SERTIFIKAT KOMPETENSI CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-68/MEN/IV/2004 Tahun 2004 – PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor SE.117/MEN/PPK-PKK/III/2005 Tahun 2005 – PEMERIKSAAN MENYELURUH PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PUSAT PERBELANJAAN, GEDUNG BERTINGKAT DAN TEMPAT-TEMPAT PUBLIK LAINNYA
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2006 – PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN DIRI DAN KEMATIAN DALAM HUBUNGAN KERJA UNTUK DI LUAR JAM KERJA
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEP.113/DJPPK/IX/2006 Tahun 2006 – PEDOMAN DAN PEMBINAAN TEKNIS PETUGAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUANG TERBATAS (CONFINED SPACES)
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/I/2007 Tahun 2007 – PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.42/MEN/III/2008 Tahun 2008 – PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR KETENAGAKERJAAN BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 Tahun 2008 – PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 Tahun 2008 – PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEP.45/DJPPK/IX/2008 Tahun 2008 – PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BEKERJA PADA KETINGGIAN DENGAN MENGGUNAKAN AKSES TALI (ROPE ACCESS)
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.227/MEN/XI/2008 Tahun 2008 – PENGANGKATAN DOKTER PENASEHAT
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.18/MEN/XI/2008 Tahun 2008 – PENYELENGGARA AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.25/MEN/XII/2008 Tahun 2008 – PEDOMAN DIAGNOSIS DAN PENILAIAN CACAT KARENA KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.268/MEN/XII/2008 Tahun 2008 – PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2009
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018
- Category: Konstruksi
- Category: Lingkungan Umum
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2005 TENTANG BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT
- PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
- INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BATUBARA YANG DICAIRKAN SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN
- INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PENGHEMATAN ENERGI
- PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 4 TAHUN 2005 TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL
- MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 0007 TAHUN 2005 TENTANG PERSYARATAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2004
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA
- KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 753/MPP/Kep/11/2002 TENTANG STANDARDISASI DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 127 TAHUN 2002 TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2002 TENTANG BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2002 TENTANG PERKAPALAN
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 07 TAHUN 2001 TENTANG PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2001 TENTANG KEPELABUHANAN
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) LINGKUNGAN HIDUP DI BAPEDAL
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
- KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 1454 K/30/MEM/2000 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG TINGKAT KETELITIAN PETA UNTUK PENATAAN RUANG WILAYAH
- BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN Nomor : B-677/IV/04/2000 TENTANG HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RKL/RPL
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR: 12/Kpts/VII-SET/2000 TENTANG TIM PENANGGULANGAN KEBAKARAN KEBUN TAHUN 2000
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 1999 TATA CARA PENGALIHAN DOKUMEN PERUSAHAAN KE DALAM MIKROFILM ATAU MEDIA LAINNYA DAN LEGALISASI
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PEMUSNAHAN DOKUMEN PERUSAHAAN
- KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR KEP-19 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN WILAYAH
- KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR KEP-18 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
- KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 618/Kpts/HK.050/6/1997 TENTANG KLASIFIKASI PERKEBUNAN BESAR
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN PELESTARIAN ALAM Nomor: 46/Kpts/DJ-VI/1997 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEWASPADAAN DIRI DAN KESELAMATAN KERJA DALAM PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUANKETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1992 TENTANG PELAYARAN
- PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR: 05 P/34/M.PE/88 TENTANG TATACARA PENYEDIAAN DAN PELAYANAN PELUMAS SERTA PEMANFAATAN PELUMAS BEKAS
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG PERIKANAN
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 17 TAHUN 1974 TENTANG PENGAWASAN PELAKSANAAN EKPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI DAERAH LEPAS PANTAI
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1973 (1/1973) TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
- UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
- UNDANG- UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1964 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENAGA ATOM
- PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR: 44 TAHUN 1960 TENTANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
- Category: Manajemen Lingkungan
- INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PENYEDIAAN DANPEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN
- PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG AUDIT LINGKUNGAN HIDUP
- PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
- PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
- PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG KRITERIA DAN SERTIFIKASI BANGUNAN RAMAH LINGKUNGAN
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM
- DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 9498 /10.08/DMT/2009 Laporan Pengelolaan Lingkungan (LPL) sebagai pengganti Model KKP-1 s.d. KKP-8
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: 07 TAHUN 2008 TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
- LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR : KEP. 244/MEN/V/ 2007 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HULU HILIR (SUPPORTING) BIDANG SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2006 TENTANG PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT TUMPAHAN MINYAK DI LAUT
- MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 21/PRT/M/2006 TENTANG KE BIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (KSNP-SPP)
- MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 045 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN LUMPUR BOR, LIMBAH LUMPUR DAN SERBUK BOR PADA KEGIATAN PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI
- PERATURAN MENTERI NEGARA LNGKUNGAN HIDUP NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG, PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
- PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 97 TAHUN 2005 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
- MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: 45 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: 178 TAHUN 2004 TENTANG KURIKULUM PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PEDOMAN SERTA KRITERIA PENYELENGGARAAN PELATIHAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
- KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 0002 TAHUN 2004 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI (PENGEMBANGAN ENERGI HIJAU)
- KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIANDAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 647/MPP/Kep/10/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR PREKURSOR MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: SK.279/Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 126/KPTS-II/2003 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
- MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.12/Menhut-II/2004 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 148 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 95 TAHUN 2004 TENTANG KLASIFIKASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGNA HIDUP NOMOR 51 TAHUN 2004 TENTANG BAKU MUTU AIR LAUT
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: 49 TAHUN 2004 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL)
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN KASUS PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
- MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 953.K/50/MEM/2003 TENTANG KRITERIA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK PROYEK CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM (CDM) SEKTOR ENERGI
- MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 78 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: 128 TAHUN 2003 TENTANG TATACARA DAN PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN LIMBAH MINYAK BUMI DAN TANAH TERKONTAMINASI OLEH MINYAK BUMI SECARA BIOLOGIS
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 86 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
- SURAT JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM Nomor : B-60/E/Ejp/01/2002 Perihal : PEDOMAN TEKNIS YUSTISIAL PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP YANG DIWAJIBKAN
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG KRITERIA BAKU KERUSAKAN TERUMBU KARANG
- KEPUTUSAN BUPATI KUTAI NOMOR: 180.188/HK-458/2001 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DELTA MAHAKAM TERPADU DAN BERKELANJUTAN
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN
- INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PERTAMBANGAN TANPA IZIN
- KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 1457 K/28/MEM/2000 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
- KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 254/MPP/Kep/7/2000 Tanggal 4 Juli 2000 TENTANG TATA NIAGA IMPOR DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA TERTENTU
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI DAN TIM TEKNIS ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PUSAT
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: 5 TAHUN 2000 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN AMDAL KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH LAHAN BASAH
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN AMDAL KEGIATAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TERPADU
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 TAHUN 2000 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2000 TENTANG LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
- KEPUTUSAN KEPALA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR 113 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PEDOMAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969 (PROTOKOL 1992 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KONVENSI INTERNATIONAL TENTANG TANGGUNG JAWAB PERDATA UNTUK KERUSAKAN AKIBAT PENCEMARAN MINYAK, 1969)
- SURAT EDARAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP B-1234/MENLH/08/1999 TENTANG
- KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NO: 1517.K/20/MPE/1999; TENTANG PERNYATAAN DIRI DALAM BIDANG KINERJA LINGKUNGAN UNTUK PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
- KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR: 146/Kpts-II/99 TENTANG PEDOMAN REKLAMASI BEKAS TAMBANG DALAM KAWASAN HUTAN
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392 Tahun 1999 JALUR-JALUR PENANGKAPAN IKAN
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: KEP-30/MENLH/10/1999 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
- UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER, COPENHAGEN, 1992 (PROTOKOL MONTREAL TENTANG ZAT-ZAT YANG MERUSAK LAPISAN OZON, COPENHAGEN, 1992)
- KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO. 231 TAHUN 1997 TENTANG PROSEDUR IMPOR LIMBAH
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 1256.K/008/M.PE/1996 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP-47/MENLH/11/1996 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PROPINSI DAERAH TINGKAT PROGRAM PANTAI LESTARI
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP-45/MENLH/11/1996 TENTANG PROGRAM PANTAI LESTARI
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: KEP-43/MENLH/10/1996 TENTANG KRITERIA KERUSAKAN LINGKUNGAN BAGI USAHA ATAU KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C JENIS LEPAS DI DATARAN
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-39/MENLH/11/1996 TENTANG JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
- MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: KEP-16/MENLH/1996 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS DAERAH TINGKAT I PROGRAM LANGIT BIRU
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: KEP-15/MENLH/4/1996 TENTANG PROGRAM LANGIT BIRU
- KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 1211.K/008/M.PE/1995 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM
- KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 391.K/008/M.PE/1995 TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN ANDAL, RKL, RPL DAN TANGGAPAN KA ANDAL, UKL DAN UPL
- KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 389.K/008/M.PE/1995 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK DAN GAS BUMI SERTA LISTRIK DAN PENGEMBANGAN ENERGI
- SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR: 148/M/SK/7/1995 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN KOMODITI INDUSTRI YANG PROSES PRODUKSINYA TIDAK MERUSAK ATAUPUN MEMBAHAYAKAN LINGKUNGAN SERTA TIDAK MENGGUNAKAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERLEBIHAN
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-54/MENLH/11/1995 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN TERPADU/MULTISEKTOR DAN REGIONAL
- KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 103.K/008/M.PE/1994 TENTANG PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN DALAM BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
- SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR: 250/M/SK/10/1994 TANGGAL: 20 Oktober 1994 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PENGENDALIAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP PADA SEKTOR INDUSTRI
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-42/MENLH/11/1994 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN AUDIT LINGKUNGAN
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-14/MENLH/3/1994 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-13/MENLH/3/1994 TENTANG PEDOMAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA KOMISI AMDAL
- MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-12/MENLH/3/1994 TENTANG PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-10/MENLH/3/1994
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR KEP-56 TAHUN 1994 TENTANG PEDOMAN MENGENAI UKURAN DAMPAK PENTING
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM)
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTE AND THEIR DISPOSAL
- KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN R.I. DAN MENTERI NEGARA KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP R.I. NOMOR 183/MENKES/SKB/II/1993 DAN NOMOR KEP- 09/BAPEDAL/02/1993 TENTANG PELAKSANAAN PEMANFAATAN DAMPAK LINGKUNGAN
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG PENGESAHAN VIENNA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER DAN MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER AS ADJUSTED AND AMANDED BY THE SECOND MEETING OF THE PARTIES LONDON, 27-29 JUNE 1990
- KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA N0. 32 TAHUN 1991 TENTANG PEDOMAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
- KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL MONETER, DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH, DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DIREKTUR JENDERAL PENGAIRAN KEP-4802/M/1991 NOMOR: 974-718 107 K/101/DDJM/1991 : 137/KPTS/A/1991 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI AIR DAN ATAU SUMBER AIR UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANASBUMI
- DIREKTORAT JENDRAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 615 TAHUN 1991 TENTANG ANALISIS LOGAM BERAT
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
- INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAHAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
- MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI Nomor : 1158 K/008/M.PE/1989 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DALAM USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI
- KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: 1989/IIKpts/4291989/PE.M/05/k.969− TENTANG PEDOMAN PENGATURAN PELAKSANA USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM KAWASAN HUTAN
- SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR : 134/MSK/4/1988 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN SEBAGAI AKIBAT KEGIATAN USAHA INDUSTRI TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
- KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR: KEP-02/MENKLH/I/1988 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BAKU MUTU LINGKUNGAN
- KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR NOMOR 339 TAHUN 1988 TENTANG BAKU MUTU LINGKUNGAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR
- SURAT EDARAN MENTERI NEGARA KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 03/SE/MENKLH/6/1987 TENTANG PROSEDUR PENANGGULANGAN KASUS PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1986 TENTANG PENGESAHAN INTERNASIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, BESERTA PROTOKOL (THE PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNASIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973)
- PERATURAN PEMERRINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 27 TAHUN 1980 TENTANG PENGGOLONGAN BAHAN–BAHAN GALIAN
- PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN NOMOR : 04/P/M/Pertamb/1977 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP GANGGUAN DAN PENCEMARAN SEBAGAI AKIBAT USAHA PERTAMBANGAN UMUM
- PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN NO. 04/P/M/Pertamb/1973
- Category: Otoritas dan Pelaporan Lingkungan
- Category: Pelindung Diri
- Category: Perhubungan
- Category: PROPER
- Category: Radiasi
- Category: Respon Darurat
- Category: Udara, Kebisingan & Getaran
- Category: Uncategorized
